KEKR Jatim Dorong Pemerintah Optimalkan Peran pihak Swasta

Surabaya - Forum Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Jawa Timur mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran swasta dalam bentuk "Public Private Partnership" (PPP) atau swasta murni dalam pembangunan infrastruktur untuk penguatan ekonomi nasional.

     

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Benny Siswanto, sebagai salah satu anggota forum KEKR, dalam keterangan persnya Rabu di Surabaya mengatakan solusi pengoptimalan swasta itu telah dilakukan oleh Pemprov Jatim.

Selain itu, kata Benny, dukungan BUMN dan BUMD dalam pembiayaan pembangunan sektor publik juga perlu ditingkatkan, karena adanya keterbatasan ruang alokasi anggaran yang bersifat "mandatory budget" atau seperti belanja pendidikan dan kesehatan.

"Oleh karena itu penetapan prioritas diperlukan dalam pembiayaan proyek infrastruktur publik, sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap sektor mana saja yang tepat untuk menggunakan alternatif pembiayaan yang sepenuhnya diserahkan swasta," katanya.

Benny mengatakan, sektor perbankan juga diharapkan turut mendukung pembiayaan ekonomi dengan memberikan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif, disamping pembiayaan melalui kredit perbankan serta instrumen keuangan syariah seperti optimalisasi penggunaan wakaf dan zakat untuk sektor yang produktif, sehingga dapat menjadi alternatif bagi sumber pembiayaan infrastruktur. 

Ia mengatakan, saat ini di tengah perlambatan ekonomi dunia yang dipicu oleh stagnasi ekonomi di kawasan Eropa menyebabkan tekanan bagi perekonomian Indonesia. 

"Kondisi ini berdampak terhadap capaian fiskal untuk membiayai pembangunan nasional. Sementara itu indikator pembiayaan pembangunan seperti pertumbuhan kredit perbankan juga masih relatif rendah," katanya.

Sedangkan solusi kebijakan amnesti pajak yang digalakkan pemerintah pusat, dinilai Benny sangat bagus namun diperkirakan baru bisa dirasakan dampaknya pada tahun 2017.

"Dana dari repatriasi dari amnesti pajak diharapkan nantinya mampu mendorong capital inflow dan stimulus anggaran pemerintah khususnya untuk infrastruktur," katanya.

Sementara itu, terkait komposisi APBD Jatim, Benny mengaku untuk tahun 2016 mencapai Rp111,03 triliun, yang terdiri dari APDB kabupaten/kota sebesar Rp87,22 triliun dan APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp23,81 triliun.

Namun melebarnya defisit fiskal, kata Benny mendorong pemerintah pusat melakukan penundaan transfer ke daerah, sehingga berdampak terhadap rencana pembangunan daerah yang ditetapkan sebelumnya. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, Benny berharap pemerintah bersama legislatif perlu menyamakan persepsi dan pemahaman dalam mencari alternatif pembiayaan, salah satunya mengoptimalkan peran swasta.

Share on Google Plus

About aditiyo saputra

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.