Sidoarjo Forum Sikapi Pengadaan Mobil Bermuatan Politis

 

SIDOARJO  – Masalah pengadaan Mobil Operasional Desa (MOD) dan mobil dinas (mobdin) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, terus menjadi polemik. Pro dan kontra itu setidaknya juga terlihat dalam dialog terbuka yang digagas Sidoarjo Forum di sebuah rumah makan di Sidoarjo, Senin (5/9). Meski banyak pihak yang ngotot untuk tetap merealisasikan rencana pengadaan itu, namun tak sedikit pula menentang.

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Sullamul Hadi Nurmawan menyatakan, setuju dan tidak setuju dalam sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan sebuah dinamika politik dan demokrasi. Pihaknya memandang sudah saatnya mobil operasional desa diadakan hal ini untuk mengcover kegiatan kepala desa dan warganya yang selama ini kadang kebingungan dengan alat transportasi. 

”Kami tahu kebingungan para kepala desa dalam memberikan pelayanan, saat warganya sakit ataupun kegiatan lainnya yang butuh transportasi,” ujarnya di depan peserta dialog.

Ditambahkan ketua dewan yang juga akrab disapa Gus Wawan itu, pengadaan mobil dinas untuk anggota dewan dan mobil operasional desa sudah masuk dalam anggaran. 

“Untuk mobdin anggota dewan kita lakukan dengan sistim sewa sedangkan untuk mobil operasional desa kita setujui separo dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Sidarjo dulu.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa H Supriyadi SH menyatakan, pihaknya tidak menolak pengadaan MOD jika nantinya pemerintah merealisasikannya. Namun, secara pribadi dia menyatakan ada hal lain yang lebih mendesak untuk direalisasikan dibanding pengadaan mobil operasional desa tu. 

”Di Sidoarjo ini biaya pendidikan dan kesehatan masih sangat mahal, apa tidak lebih baik kalau anggaran pengadaan mobil tersebut dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan dan juga pembangunan infrastruktur lainnya,” ujar Supriyadi.

Ditambahkan Kades Trosobo ini, pihaknya mengaku pengadaan mobil operasional desa ini penuh dengan nuansa politik dan tidak mengedepankan azas manfaatnya. 

”Mobil operasional desa ini merupakan janji politik yang disampaikan bupati saat pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) beberapa waktu lalu,” akunya.

Ketua LSM Pusaka Faizun yang pada acara dialog ini menjadi pembicara menyatakan, pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sepertinya tanpa dilakukan perencanaan terlebih dulu. 

”Pengadaan mobil ini bukan memperhatikan skala prioritas yang direncanakan tapi cenderung karena unsur politik,” ungkap pria yang akrab dipanggil Paijo itu.

Setelah acara dialog, Ketua Sidoarjo Forum Heru Sastrawan menyatakan, pihaknya segera menyampaikan petisi penolakan terhadap Mobil Operasional Desa dan mobdin untuk anggota DPRD Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Sidoarjo. “Disamping itu, Sidoarjo Forum juga akan mengirim surat ke Gubernur Jawa Timur terkait persoalan itu,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati (Wakil) Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, terkait pengadaan MOD dan mobdin anggota dewan dia menolak dikatakan telah memberikan janji saat pemilukada lalu. 

”Tidak ada janji apapun ke kepala desa saat pemilukada lalu, tapi memang sudah dilakukan pengkajian sebelumnya tentang pemenuhan mobil operasional desa ini,” tegasnya.

Sumber: Berita Metro News

Share on Google Plus

About aditiyo saputra

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.